![]() |
| 2020 Ganti Bupati Jember, Respon atas Sengkarut Kepemimpinan Bupati yang Gagal |
Riak sosial politik ini merupakan respon dari stagnasi pembangunan daerah selama hampir 5 tahun kepemimpinan Bupati Dr Faida MMR.
Lambannya pelayanan birokrasi, lesunya laju perkembangan ekonomi daerah, tidak optimalnya serapan anggaran selama 4 tahun berturut-turut, rapor merah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjamurnya korupsi dinas-dinas pemerintahan, tidak rampungnya Rencana Detail Tata Ruang kabupaten, gulung tikar pedagang tradisional berhadapan dengan supermarket berjejaring, dan seabrek problem mendasar lainnya yang menjadi argumentasi gelombang gerakan 2020 ganti bupati ini.
Menanggapi ramainya pemberitaan ini, awak media berkesempatan mewawancarai Pathor Rahman, aktivis muda Jember.
"Gerakan 2020 Ganti Bupati Jember saya rasa adalah respon alamiah dari kepemimpinan yang buruk selama hampir 5 tahun terakhir, ibu Faida mengabaikan banyak aspek fundamental dalam pembangunan daerah," kata aktivis muda itu.
Sektor pertanian terabaikan, lanjut Pathor Rahman, pelayanan Adminduk yang kacau, infrastruktur jalan tidak dibenahi dengan seksama, nyaris belum separuh dari 22 janji kampanye yang dia utarakan terpenuhi sampai saat ini.
"Data LHP BPK 2018 Jember mendapatkan rapor merah Badan Pemeriksa Keuangan karena ugal-ugalan mengelola anggaran Negara untuk kegiatan non-produktif, serta ada temuan data bahwa Jember merupakan kabupaten dengan kantong kemiskinan terbesar nomor 2 di Jawa timur, benar-benar sudah parah," imbuh pathor.
Gerakan 2020 ganti bupati adalah gerakan moral dari banyak aktivis di Jember, dan harus dibaca sebagai titik kulminasi dari hancur leburnya.
"Contohnya penataan ekonomi, birokrasi, serta pembangunan daerah di kabupaten Jember yang sudah berjalan dengan tersruktur, sistematis, dan masif selama 4 tahun di bawah kepemimpinan Bupati yang sekarang," ungkap Pathor Rahman kepada tim media PMII NEWS Online.
| Pewarta : | Editor : |
|---|---|
| Kaderizen | AamNh7 |


